Frequently Asked Questions
Pertanyaan Umum (FAQ) Seputar PJK3 (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
PJK3 adalah singkatan dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ini adalah perusahaan yang menyediakan layanan terkait K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kepada perusahaan lain, baik dalam bentuk pelatihan, konsultasi, inspeksi, atau pengujian. Tujuan utamanya adalah membantu perusahaan memenuhi standar K3 dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Perusahaan perlu menggunakan jasa PJK3 untuk:
* Memenuhi regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di Indonesia.
* Meningkatkan kompetensi: Memberikan pelatihan K3 kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
* Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko: Melakukan inspeksi dan pengujian untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan memastikan kelayakan peralatan atau instalasi.
* Menciptakan lingkungan kerja yang aman: Mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
* Efisiensi: Mengalihdayakan fungsi K3 tertentu kepada ahli yang bersertifikat.
PJK3 diatur oleh beberapa peraturan, antara lain:
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
* Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
* Peraturan lain yang relevan terkait jenis-jenis pelayanan K3 tertentu (misalnya, terkait pesawat angkat angkut, bejana tekan, sistem proteksi kebakaran, dll.).
Layanan yang disediakan PJK3 sangat beragam, meliputi:
* Pelatihan dan Sertifikasi K3: Pelatihan calon Ahli K3 Umum, auditor SMK3, operator alat berat, teknisi listrik, dll.
* Inspeksi dan Pengujian Objek K3: Pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan angkut (forklift, crane), bejana tekan, instalasi listrik, sistem proteksi kebakaran, gondola, dll.
* Konsultasi K3: Penyusunan dokumen K3, implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3), audit SMK3.
* Audit K3: Pelaksanaan audit internal atau eksternal untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sistem K3 perusahaan.
* Penilaian Risiko K3: Identifikasi dan analisis risiko bahaya di tempat kerja.
Pelatihan yang diselenggarakan PJK3 (Sertifikasi BNSP/Kemenaker):
* Biasanya bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional (misalnya, sertifikasi Ahli K3 Umum dari Kemenaker atau BNSP).
* Materi dan durasi pelatihan mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan sertifikasi.
* Peserta akan mendapatkan sertifikat yang sah dan diakui untuk keperluan profesional.
* Terbuka untuk umum atau dapat diselenggarakan secara khusus (in-house) namun tetap mengikuti standar sertifikasi.
Pelatihan In-house (Non-Sertifikasi):
* Dirancang khusus sesuai kebutuhan spesifik perusahaan.
* Tidak selalu berorientasi pada sertifikasi formal dari lembaga pemerintah/BNSP, meskipun bisa saja diberikan sertifikat kehadiran dari PJK3.
* Materi lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan risiko dan proses kerja unik di perusahaan tersebut.
Anda dapat memastikan PJK3 terdaftar dan kompeten dengan cara:
* Memeriksa izin usaha dan surat penunjukan PJK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
* Melihat rekam jejak dan portofolio PJK3.
* Memeriksa kualifikasi dan pengalaman para ahli atau instruktur yang dimiliki PJK3.
* Meminta referensi dari perusahaan lain yang pernah menggunakan jasa PJK3 tersebut.
Masa berlaku sertifikat K3 bervariasi tergantung jenis sertifikasinya:
* Sertifikat Ahli K3 Umum dari Kementerian Ketenagakerjaan biasanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang.
* Sertifikasi kompetensi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) umumnya berlaku 3 tahun.
* Sertifikat operator atau teknisi juga memiliki masa berlaku tertentu dan perlu diperbarui melalui pelatihan ulang atau uji kompetensi.
Pengakuan internasional tergantung pada jenis sertifikasi dan standar yang diacu. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh PJK3 di Indonesia umumnya diakui secara nasional. Untuk pengakuan internasional, seringkali diperlukan sertifikasi dari badan sertifikasi internasional atau program yang memiliki akreditasi global (misalnya, standar ISO atau sertifikasi dari lembaga internasional tertentu).
Konsekuensinya bisa bermacam-macam, antara lain:
* Sanksi Administratif: Teguran, denda, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha.
* Sanksi Pidana: Dalam kasus kecelakaan kerja serius yang disebabkan oleh kelalaian K3, pimpinan perusahaan dapat menghadapi tuntutan pidana.
* Kecelakaan Kerja: Peningkatan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang berdampak pada karyawan dan citra perusahaan.
* Kerugian Finansial: Biaya pengobatan, kompensasi karyawan, kerusakan properti, dan penurunan produktivitas.
* Reputasi Buruk: Penurunan kepercayaan dari karyawan, pelanggan, dan masyarakat.
Ya, PJK3 memiliki tanggung jawab hukum atas layanan yang mereka berikan. Mereka harus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jika ada kelalaian atau kesalahan dari pihak PJK3 yang menyebabkan kerugian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surabaya
- Jl. Indragiri No. 12-18, Kompleks Pertokoan Landmark Modern, #L3 -A12, Surabaya , Jawa Timur 60241
- Samarinda
- Talang Sari Regency Cluster Lily I/16, Samarinda, Kalimantan Timur - 75118
Support
- 0852-5298-9857 (Admin-1)
- 0812-3502-9008 (Admin-2)
- 0812-2640-2932 (Admin-3)
- Info.ptkasihindonesiasejahtera@gmail.com